Peran masyarakat dalam pembangunan nasional & otonomi daerah

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dan otonomi daerah saat ini, yang pertama adalah  sistem perwakilan  negara yang masih mengalami keterbatasan. Sistem pemilihan kepada daerah secara langsung oleh masyarakat tidak dibarengi oleh budaya pertanggung jawaban kepala daerah terpilih secara terbuka kepada masyarakat, baik secara periode berjangka atau selama masa jabatan. Pertanggung jawaban kepala daerah hanya dilakukan secara tertutup oleh DPRD. Untuk itulah pentingnya masyarakat diberi ruang untuk terlibat didalam proses-proses pembangunan, proses pembuatan kebijakan, dari awal pembentukan hingga tahap pengawasan. Hal itulah yang melatar belakangi pemerintahan sekarang dengan model open government.

Dorongan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka,  khususnya setelah reformasi banyak perubahan undang-undang yang mengadopsi sistem pelibatan partisipasi masyarakat, contohnya adalah perda tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, yang di muali dari struktur yang paling bawah, melalui musyawarah desa membangun yang melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian naik lagi ke musyawarah kelurahan, naik ke tinggkat kecamatan, tingkat kabupaten dan akhirnya nanti perencanaan sampai di tingkat pusat.

Disini untuk memfasilitasi masyarakat hingga perduli dan mau terlibat dalam proses pembangunan nasional maka dibuatlah undang-undang keterbukaan informasi untuk menjamin keberlangsungan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pembangunan. Dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, masyarakat mempunyai kekuatan untuk menuntut lembaga pemerintahan untuk lebih transparant. Bahkan lembaga negara setingkat desa sekalipun akan dikenakan sangsi pidana jika tidak memberikan informasi terkait kepentingan publik yang dibutuhkan oleh warga.

Apa pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan nasional? Dari sisi substansi, masyarakat akan tahu jika akan ada proyek atau pembangunan yang menyangkut kepentingan umum di lingkungannya. Dari sisi proses, dengan keterlibatan masyarakat, proses pembangunan otomatis akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, tidak hanya sekedar urusan pemerintah belaka, sehingga pengawalan dalam program pembangunan, pengawalan dalam kebijakan akan lebih maksimal. Ketiga, dari sisi politik, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawalan pembangunan, maka penerimaan program / kebijakan akan lebih maksimal, tidak akan ada konflik, karena masyarakat ikut dalam proses dari awal perencanaan program.

Untuk itu, masyarakat saat ini dituntut untuk lebih meningkatkan kapasitasnya dalam arus pembangunan. Tidak kalah penting, dengan adanya produk undang-undang keterbukaan ini selain peningkatan kapasitas warga, juga dari kepemimpinan pemerintahan / kepala daerah itu sendiri, utamanya yang ada di daerah-daerah. Contoh positif adalah proses pemerintahan yang ada di Solo, walikota solo sengaja membuka ruang inspirasi publik, konsultasi publik menjadi bagian dari program keterbukaan, rumah dinas dipakai sebagai sarana untuk bertemu dengan warga, bertukar pikiran dan berkonsultasi dengan warga, sehingga meminimalisir konflik yang terjadi akibat kebijakan yang dibuat. Artinya, kepala Daerah saat ini dituntut aktif bersosialisasi dengan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peran relawan TIK disini adalah untuk menjembatani warga masyarakat dalam proses-proses keterlibatan, partisipasi dan perannya dalam pembangunan pemerintahan daerah. Contoh kongkritnya adalah mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengintregasikan program LAPOR!, dimana program yang masih diaplikasikan di 5 (lima) pemerintah daerah ini bisa menjadi salah satu jembatan atau sarana masyarakat dalam menyampaikan “keluhan” terhadap layanan publik yang tidak optimal, tanpa harus takut dengan resiko penyampaian masalahnya, karena program LAPOR! Akan sangat memperhatikan dengan data pribadi pelapor. Relawan TIK juga bisa menjadi partner / pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan penggunaan dana bantuan desayang besarannya mencapai 1 (satu) milyar per tahun untuk mengelola desa agar lebih mandiri, dan tentunya Relawan TIK juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat / Capacity building dalam mengawal keberlangsungan pembangunan daerah.

*) Catatan perjalanan Festival TIK nasional, Jogja 16-17 September 2016

Related posts

Leave a Reply